CASHLESS GOVERNMENT: A CORRUPTION PREVENTION STRATEGY IN GOVERNMENT AGENCIES
(1) Faculty of Administrative Sciences, Universitas Indonesia, Jakarta
(2) Faculty of Administrative Sciences, Universitas Indonesia, Jakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
_________. (2012). Penyelewengan Anggaran Perjalanan Dinas Makin Canggih. Warta BPK RI Edisi 05 Vol II (Mei 2012) Rubrik Pantau Halaman 65-66.
________. “BPK Kejar Dana Perjalanan Dinas Fiktif”. Accessed on May 16, 2019. fromhttp://www.bpk.go.id/news/bpk-kejar-dana-perjalanan-dinas-fiktif on April 27, 2019.
Abubakar, A., Prasojo, E., danJannah, L.M. (2017). Collaborative Governance in Eradicating Corruption in Indonesia: Challenges and Opportunities. Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research, volume 167, p. 95 – 101.
ACFE Indonesia Chapter. (2017). Survai Fraud Indonesia 2016. Jakarta. Diaksespada 16 Mei 2019 darihttp://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016.pdf.
Bank Indonesia. (2006). Laporan Seminar Internasional “Towards a Less Cash Society in Indonesia”. Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2013). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2012). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010.
Bintarto, ElshabytaAuditya. (2018). Fintech dan Cashless Society: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan. The Transformative Power of Fintech Essay. Accounting Competition and Strategic Seminar. UniversitasGadjahMada.
InstruksiPresidenNomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/KonsinyeringKementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2015
Malaysian Govenrment. (2018). The Mid-Term Review of 11th Malaysia Plan, 2016 – 2020: New Priorities and Emphases.Putrajaya: ____.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Okoye, P. V. C., &Ezejiofor, R. (2013). An appraisal of cashless economy policy in development of Nigerian economy. Research Journal of Finance and Accounting, 4(7), 237-252.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan
Prayogo, Cahyo. “Ini Kisah Sukses India dalam Wujudkan Pembayaran Nontunai” Accessed onMay 16, 2019. https://www.wartaekonomi.co.id/read160394/ini-kisah-sukses-india-dalam-wujudkan-pembayaran-nontunai.html
Quah, Jon S.T. (2007). Transparency International Regional Overview Report – East and Southeast Asia 2006. Germany: Transparency International.
Sekaran, Uma. (2009). Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku I ed 4 Jakarta: SalembaEmpat.
Simbolon, Harry A. “Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya”. Accessed on May 11, 2019 fromhttps://akuntansiterapan.com/2010/12/22/mengupas-seluk-beluk-fraud-dan-cara-mengatasinya/
Suprayitno. (2017). Rancangan Model E-Government Terintegrasi untuk Mencegah Penyimpangan pada Belanja Perjalanan Dinas. Jurnal BPPK Volume 10 Nomor 1 Tahun 2017 Halaman 62 – 88.
Ukpong, O. U., & Friday, A. (2016). Cashless Economic Policy and Sustainable Development in Nigeria Economy: The Missing Links. Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research, 3 (3), 3(2012), 80-86.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
DOI: http://dx.doi.org/10.21532/apfjournal.v5i2.154
Article Metrics
Abstract view : 495 timesPDF - 391 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).