Accountability for the Implementation of State Finances (APBN) for the Covid-19 Pandemic Program and National Economic Recovery (PC-PEN) in the Fiscal Year 2020
DOI:
https://doi.org/10.21532/apfjournal.v7i2.254Keywords:
State Finance, PC-PEN, COVID-19, BPK, DPRAbstract
This study aims want to see the results of the examination of the Supreme Audit Agency (BPK) in its reporting to the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) concerning the study of State Finance to fulfill the task of inspection of Accountability for Implementation of the Budget (APBN) for the Fiscal Year 2020 related explicitly with the COVID-19 Handling and National Economic Recovery Program (PC-PEN), in connection with the Internal Control System (SPI) and Compliance with Legislation. The research method in this study is to use qualitative methods through the literature or secondary data. The process of collecting data in this research is by using the form of documentation and literature study, namely by collecting and studying data, especially those taken from the results of the BPK examination. Although the BPK’s examination results gave an “Unqualified Opinion” (WTP), BPK still saw that it did not fully achieve the effectiveness, transparency, accountability, and compliance of State Finance management and responsibilities in the PC-PEN Program in the COVID-19 pandemic emergency conditions.References
Arens A.A., Randal, J,. Elder, R.J., Beasley M.S. (2008). Auditing and Assurance Services. Twelfth Edition. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta.
Asshiddiqie, J. (2012). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Jakarta: Grafika.
Atmaja W, R. S. A., & Probohudono, A. N. (2018). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 1(1), 81–110. https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.115
Basri Y.Z., Mulyadi Subri M. (2003). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. PT Raja Grafindo Persada.
BPK. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. In https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan. [accessed at 9 Agustus 2021]
BPKa. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Ringkasan Eksekutif Tahun 2020. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
BPKb. (2021). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. In https://www.bpk.go.id/ihps.
BPKc. (2021). BPK Apresiasi Upaya Pemerintah dalam Program PC-PEN. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. In https://www.bpk.go.id/news/bpk-apresiasi-upaya-pemerintah-dalam-program-pc-pen. [accessed at 14 April 2021].
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Ikrar Mandiri Abadi.
CNN Indonesia. (2021). BPK Sebut Ada Dana PEN Rp147 T yang Tak Diumumkan Kemenkeu. Available Online: https://www.cnnindonesia.com/
Dalyono. (2020). Jalan Mendaki Pemulihan Ekonomi, Warta Fiskal. Jakarta, V, pp. 31–41.
Derileriansah. (2018). Analisis Ke-wenangan DPR dan BPK dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN. Seminar Komprehensif Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
DPR RI. (2021). Laporan Badan Anggaran DPR RI Mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. In https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Laporan-Badan-Anggaran-DPR-RI-mengenai-RUU-ttg-Pertanggungjawaban-atas-Pelaksanaan-APBN-TA-2020-1631075363.pdf [accessed at 8 September 2021]
Arifin, F., Tjiptonugroho, D., Asshiddiqie, J. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
Antara News. (2021). Anggaran PEN 2021 Naik 21 Persen. Antara News. Available Online https://www.antaranews.com/infografik/2016810/anggaran-pen-2021-naik-21-persen.
Hadjon, Philipus M. (1998). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Gajah Mada University Press Yogyakarta.
Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 3(2), 37–78. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102.
Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. M. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(1976), 305-360.
Victoria, A. O. (2021). BPK Temukan Masalah dalam Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19. katadata.co.id
Kennedy P. S. J. (2021). Evaluation of the COVID-19 Handling Programs and National Economic Recovery in Indonesia. Fundamental Management Journal, 6(1), 21-33.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Lane, J. E. dan Jussi A. K. (2008). Interests, Information, and Incentives in Higher Education: Principal-Agent Theory and Its Potential Applications to the Study of Higher Education Governance. Handbook of Theory and Research, 23, 141-179.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Menuju Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), 1-17.
Menteri Keuangan. (2021). Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR-RI Mengenai Ran-cangan Undang-Undang tentang Per-tanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. Menteri Keungan Republik Indonesia. Available online https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pokok-Pokok-Tanggapan-Pemerintah-Terhadap-Pandangan-Fraksi-Fraksi-DPR-RI-Mengenai-RUU-ttg-Pertanggungjawaban-Atas-Pelaksanaan-APBN-Tahun-Anggaran-2020-1629793394.pdf.
Nofianti, L. (2015). Public Sector Governance pada Pemerintah Daerah. UIN SUSKA.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Puspasari, N. (2012). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian In-ternal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eks-perimen pada Konteks Pemerintahan Daerah. Thesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Ridlwan, Z. (2015). Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah Indonesian. Jurnal Konstitusi, 12(2), 305-327.
Siregar, S. (2010). Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Cetakan ke-1. Rajawali Pers
Sutedi, A. (2011). Hukum Keuangan Negara. P.T Alumni.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU No.2/2020) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU No.13/2019) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (UU No.15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 (UU No.15/2006) tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Widodo, O. P., & Sudarno, S. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Te-muan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini Bpk atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 6(1), 153-161.
